Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri

Warta Ekonomi,quickq安卓官方下载入口 Jakarta -

Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan daya saing industri padat karya akan fokus pada deregulasi dan tenaga kerja. Pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri padat karya dan menjaga keberlangsungan industri.

Selain itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi tenaga kerja di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya melakukan deregulasi untuk memangkas sistem perizinan yang terlalu banyak dan berbelit. “Buang semua regulasi yang tidak masuk akal, permudah semua proses untuk pengusaha,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) perlu terus didukung, termasuk melalui penguatan dan pemberdayaan pasar domestik dengan pendekatan dan strategi ekonomi yang tepat.

Masalah lainnya yang dihadapi industri padat karya adalah perkiraan ancaman PHK terhadap 50 ribu buruh dalam waktu tiga bulan ke depan. Industri padat karya menyerap sekitar 14% dari total tenaga kerja di Indonesia.

“Kita punya BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang bisa memberi bantuan yang tadinya tiga bulan, sekarang menjadi enam bulan. Kalau ada buruh yang terlantar, kita akan lindungi dan bantu,” jelas Prabowo.

Baca Juga: Pelaku Usaha Khawatir PP 28/2024 Tekan Industri Padat Karya, KADIN Minta Deregulasi

Selain TPT, industri padat karya juga meliputi industri makanan dan minuman, industri tembakau, industri alas kaki, industri furnitur, industri garmen, industri kulit, dan industri pakaian jadi, serta lainnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyoroti kerentanan sektor padat karya, khususnya karena kebijakan terkait industri padat karya dan tenaga kerja ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terutama penting jika pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Said juga menyoroti situasi di industri hasil tembakau. Ia berharap agar pemerintah mempertimbangkan regulasi yang mengatur sektor ini, terutama yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Baca Juga: Kementerian PKP Baru Serap Anggaran 3,3%, Proyek Padat Karya Belum Jalan

“Duduk bersama dan petakan, buat kebijakan, dan kalau memang ada kebijakan kesehatan yang mau dikeluarkan, jangan sampai menghantam hingga PHK. Bila terjadi PHK, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, maka pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Rokok kan menyumbang PDB Indonesia,” jelas Said.

Said juga memperingatkan tentang kebijakan tarif resiprokal tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diperkirakan dapat berpotensi menyebabkan badai PHK selanjutnya. Oleh karena itu, Said mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah untuk mencegah hal tersebut.

“Dan ada persetujuan dari Pak Prabowo untuk membuat Satgas PHK. Dengan persetujuan ini, kemudian akan ada langkah-langkah menghindari tekanan kebijakan tarif dan kebijakan lain yang justru memunculkan potensi PHK,” katanya.