当前位置:首页 > 娱乐 > 正文

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

2025-05-28 04:47:13 娱乐
Warta Ekonomi,quickq安卓版官网 Jakarta -

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Provinsi Lampung mencatat capaian tertinggi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) melalui musyawarah desa khusus (musdesus) yakni sebesar 98,64 persen dari jumlah desa yang ada. 

Sedangkan untuk posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 88,32 persen dan Jawa Barat 74,70 persen. Hal tersebut disampaikan Wamenkop dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jum'at (23/05/2025).

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Baca Juga: Menkop Dorong Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Industri Desa

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Sementara itu, capaian terendah tercatat di Papua Pegunungan (0,04%, 1 desa), Papua (0,39%, 4 desa), dan Papua Barat (0,62%, 6 desa).

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Wamenkop Ferry menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah ini dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Wilayah melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan tokoh adat serta pemda setempat.

“Wilayah-wilayah yang masih tertinggal akan kita dorong lebih masif, baik lewat pelatihan, pendampingan, maupun sinergi dengan pemda dan tokoh adat setempat,” kata Wamenkop yang juga merupakan Koordinator Ketua Pelaksanaan Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Selasa (27/5).

Diakui Wamenkop Ferry bahwa percepatan pembentukan musdesus ini dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Antara lain gap antara pelaksanaan musdesus dan penerbitan akta notaris serta masih adanya daerah yang belum membentuk Satgas percepatan di tingkat daerah/wilayah.

Masalah lainnya adalah belum adanya kesepakatan pembiayaan penerbitan akta notaris antara pemerintah desa dan daerah, serta pemanfaatan data dashboard nasional Kopdes/Kel yang belum optimal.

"Kami berharap wilayah (pemda) aktif menyampaikan kendala di lapangan agar dapat diformulasikan solusi bersama agar dapat segera dilakukan percepatan,” kata Ferry.

最近关注

友情链接