Kritik DPR, Haedar Nashir: Jangan Ada UU yang Diputuskan Dengan Waktu Singkat

发布时间：2025-05-30 22:53:27 来源：quickq下载官网免费 作者：休闲

TANGERANG,安装包下载quickq DISWAY.ID -Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengkritik sikap DPR RI yang dinilai tidak peduli dengan suara masyarakat.

Kritikan itu disampaikan langsung olehnya saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis, 23 November 2023.

Dia menganggap, DPR telah mempersulit masyarakat melalui Undang-undang (UU) yang telah dibuatnya dan disahkan secara oligarki.

BACA JUGA:TPN Ganjar-Mahfud Bocorkan 3 Anggota Barunya

"Ada sejumlah UU, ini pak Mahfud, yang kita harus tarik ulur luar bias dan berakhir dengan tidak ada aspirasi yang ditampung," ujar Haedar Nashir.

"Akhirnya, karena apa yang bisa diputuskan di dewan, di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang Kun Fayakun, setiap UU yang dikehendaki apapun jadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Haedar Nashir pun mengeluhkan hal itu dihadapan pasangan capres-cawapres nomor urut 3. Dia mengatakan masukan Muhammadiyah yang sering disuarakan kepada DPR, tidak pernah didengar.

"Tidak peduli suara Muhammadiyah, suara Nahdhatul Ulama, dan kekuatan Masyarakat. Padahal kita berkehendak, dengarlah kami, karena yang kami suarakan betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.

BACA JUGA:Lakukan Perlawanan, Pengacara Firli Pelajari Penetapan Tersangka Ketua KPK

Oleh sebab itu, di hadapan Ganjar-Mahfud, dia berharap saat keduanya berhasil memenangkan Pemilu 2024 nanti, keduanya mampu membuat sekaligus meyakinkan DPR untuk bisa mendengarkan suara rakyat dari berbagai kalangan.

Selain itu, tambah Haedar, pihaknya juga berharap tidak ada lagi putusan UU yang disahkan secara sepihak dengan waktu yang singkat.

"Jangan sampai ke depan ada UU yang kemudian diputuskan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya," imbuhnya.

"Kami percaya kedua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanat dan mandat, tentu akan berdiri dekat di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakan," tandasnya.

相关文章