Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook untuk kebutuhan pendidikan. Sebelumnya, beberapa staf khususnya telah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyidikan kasus ini.

Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Nadiem menegaskan komitmennya terhadap proses hukum yang adil dan transparan. "Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama," ujarnya didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea.

Nadiem menjelaskan, pengadaan 1,1 juta unit laptop Chromebook beserta modem 3G dan proyektor untuk 77.000 sekolah pada masa pandemi Covid-19 (2020-2022) merupakan upaya mitigasi learning loss. Program ini ditujukan untuk sekolah dengan akses internet, bukan daerah tertinggal (3T).

"Saya ingin klarifikasi memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum ya. Dan uji coba tersebut dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T," kata Nadiem.

Menegaskan apa yang disampaikan oleh Nadiem tersebut, Hotman Paris menyebut dua poin penting, yaitu, pertama, tuduhan bahwa Nadiem memaksakan Chromebook untuk daerah 3T tidak benar, karena sasarannya justru sekolah berinternet. Kedua, harga laptop yang dibeli melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan harga final lebih murah (Rp5 jutaan) dibanding harga pasaran (Rp6-7 juta).

Nadiem menambahkan, bahwa proses pengadaan produk tersebut telah diawasi BPKP, Kejaksaan (via Jamdatun), dan KPPU. "Hampir 97% laptop tersebut terpakai semuanya secara optimal," ujarnya.

“Proses pengadaan ini menggunakan jalur yang paling mengurangi potensi konflik kepentingan dengan adanya pendampingan dari berbagai instansi di mana Kemdikbudristek tidak punya kewenangan untuk menentukan harga maupun mengkurasi daftar penyedia produk,” tambanya.

Terkait persoalan ini, Nadiem menyatakan tidak pernah toleransi korupsi dan siap mendukung penyidikan. "Masyarakat berhak mendapat kejelasan, dan saya percaya proses hukum akan berjalan adil," tegasnya.

Kejagung saat ini masih menyidik dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp1,3 triliun pada 2019-2022. Nadiem memastikan dirinya tetap di Indonesia dan siap memenuhi panggilan otoritas terkait.

• ·Produsen Pemurnian Air asal China Resmi Berekspansi di Indonesia
• ·Makelar Kasus yang Diduga Peras Buronan WN Kanada di Bali Diamankan
• ·2024TIMES英国大学最新排名！
• ·Mana Pengharum Ruangan Terbaik, Reed Diffuser atau Lilin Aromaterapi?
• ·Tak Terima Jadi Tersangka, Firli Bahuri Kembali Ajukan Praperadilan
• ·Ramai Kisah Cinta Han So Hee
• ·日本音乐留学费用大概多少？
• ·Malaysia Naikkan Biaya Layanan Pelancong Asing yang Terbang ke ASEAN
• ·Di Hadapan 600 Ribu Massa yang Memadati GBK, Habib Ali Kwitang Doakan Prabowo
• ·Benarkah Pinggang Nyeri dan Pegal Tanda Sakit Ginjal?
• ·戏剧表演留学，一定要pick的6所英美院校！
• ·艺术类留学哪个国家好？
• ·Full Senyum, Gaji Anggota KPPS Resmi Naik Rp 600 Ribu di Pemilu 2024 Plus Dapat Uang Pulsa
• ·休斯顿大学音乐学院厉害吗？
• ·FOTO: Intensifikasi Pengawasan Bahan Makanan di Bulan Ramadhan
• ·美国伊斯曼音乐学院学费多少？