Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Netizen Pertanyakan Netralitas Pejabat Negara
时间:2025-06-02 18:23:30 出处:时尚阅读(143)
JAKARTA,quickq可以退款吗 DISWAY.ID -Reaksi media sosial beragam menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak.
Sejumlah tanda pagar atau hashtag mendadak trending seperti #DiskualifikasiPaslon2 dan #01MentalKardus di akun X.
Netizen juga mengomentari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak.
Mereka mempertanyakan netralitas seorang pemimpin dan pejabat publik.
Pasalnya, hari ini Presiden Joko Widodo menegaskan kalau seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.
Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait netralitas para pejabat publik termasuk menteri dan presiden. Selain itu, ada pula desakan permintaan mundur terhadap para menteri.
Terkait dukungan untuk salah satu calon, menurut Jokowi hal itu merupakan hak politik setiap warga negara.
Dan itu merupakan kehidupan berdemokrasi.
“Kan ini hak demokrasi hak politik setiap orang,” tegasnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari.
Begitu pula, kata dia, hak seorang menteri. Presiden menurut Jokowi boleh berkampanye.
BACA JUGA:Sudirman Said: Pernyataan Jokowi Soal 'Presiden Boleh Kampanye dan Memihak' Berbahaya
“Hak setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye
Presiden itu boleh lho memihak,” tukas Jokowi.
“Boleh,” tambahnya.
- 1
- 2
- 3
- »
上一篇: Tips Hempas Lemak Perut Tanpa Olahraga Saat Puasa, Bye Perut Buncit
下一篇: Kuasa Hukum Firli Bahuri Keberatan Atas Penetapan Tersangka Kliennya: Kita Akan Melakukan Perlawanan
猜你喜欢
- Papa Novanto Keluar Lapas, Ini Lokasi Pelesirannya
- Wapres Gibran Dampingi Prabowo di Kongres Ke
- Duaarrr...Sebuah Mobil Mewah Meledak di Menteng, Ulah Teroris?
- 英国艺术类大学有哪些专业比较热门?
- Menpora Dito Ariotedjo Jadi Saksi di Sidang Kasus BTS 4B, Partai Golkar Tetap Santai
- 摄影专业大学排名靠前的院校有哪些?
- Kak Seto Desak Pemerintah Cabut Penghargaan Depok Kota Ramah Anak
- Digelar Tertutup, Rapat DPR dan DJP Soal Coretax Hasilkan Ini
- 6 Orang Hakim Resmi Dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait Kasus ...