Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dan meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta anggota DPRD DKI Jakarta terkait alokasi anggaran pengadaan lahan Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif maupun kalangan eksekutif.
"Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu," ujar Firli dikutip dari RMOL,Minggu (11/7).
Menurut Firli, dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, Gubernur DKI dianggap sangat memahami, begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD.
"Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," terang Firli.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
- 3
- 4
