Elon Musk menyebut "rancangan undang-undang (RUU) yang besar dan indah" dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai "kekejian yang menjijikkan."

"Maaf, tetapi saya sudah tidak tahan lagi," tulis Musk, yang baru saja mundur dari jabatannya sebagai pimpinan Departemen Efisiensi Pemerintahan AS beberapa hari lalu, dalam unggahannya di platform media sosial X.

"RUU pengeluaran Kongres yang sangat besar, keterlaluan, dan berlebihan ini adalah kekejian yang menjijikkan. Mereka yang memilihnya seharusnya malu. Kalian tahu kalian salah. Kalian tahu itu."

"Kongres sedang membuat Amerika bangkrut," tambahnya. "Pada November tahun depan, kita akan memecat semua politisi yang mengkhianati rakyat Amerika."

RUU yang disebut Trump sebagai "RUU yang Besar dan Indah" itu adalah paket legislatif yang mencakup berbagai ketentuan, yang berfokus pada pemotongan pajak dan pengeluaran, serta ketentuan seperti tidak ada pajak untuk tip atau lembur, peningkatan kredit pajak anak, dan pemotongan defisit federal.

RUU tersebut juga mencakup ketentuan terkait keamanan perbatasan, eksplorasi energi, dan reformasi kesejahteraan.

Menurut laporan CNN, beberapa pejabat Gedung Putih mengaku terkejut mendengar komentar keras Musk. Meskipun pandangan Musk tentang RUU tersebut bukan rahasia bagi staf senior di West Wing, mereka tidak mengira Musk mengambil sikap terbuka yang begitu keras.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Mike Johnson menanggapi kritik Musk dengan santai, mengatakan kepada awak media di Capitol Hill pada Selasa bahwa Musk "salah besar tentang RUU yang besar dan indah ini."

"Tindakannya yang muncul dan mengkritik seluruh RUU ini bagi saya sangat mengecewakan, sangat mengejutkan," kata Johnson.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga menepis kritik Musk pada Selasa.

"Dengar, presiden sudah tahu sikap Elon Musk terkait RUU ini," kata Leavitt dalam konferensi pers Gedung Putih. "Itu tidak mengubah pendapat presiden. Ini adalah RUU yang besar dan indah, dan dia tetap pada pendiriannya."

RUU tersebut diloloskan bulan lalu di DPR AS dengan suara 215 banding 214, dan saat ini sedang menunggu pembahasan oleh para senator. 

• ·Ayo ke Monas, Ada Tontonan Menarik Sambut HUT RI Ke 74
• ·Harga Emas Kembali Anjlok, Investor Tunggu Data Ekonomi Terbaru AS
• ·Bahas Cinta Lama, Gerindra Berharap PKB Gabung dalam Pemerintahan Prabowo
• ·Kuasa Hukum Budi Said Menyayangkan Putusan Praperadilan yang Menolak Gugatan Praperadilan
• ·Lindungi Jantungmu dengan Skrining di Cardiovascular Center Mayapada
• ·Jelang 114 Hari Terakhir Pemerintahannya, Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan MPR RI
• ·Bocah Ditolak Bikin Paspor karena Pakai Nama Karakter Game of Thrones
• ·Menhub Budi Karya Tinjau Pembangun Jalur Kereta Api Makassar
• ·Tanggapi Kabar Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah, Begini Penjelasan Kejagung
• ·Djarot Ingin Persidangan Ditayangkan TV, Hendri: Ahok akan Dihakimi Opini Publik
• ·Rahasia Diet Amel Carla Turunkan BB 13 Kg, Batasi Nasi Putih
• ·Demokrat Umumkan Sejumlah Daftar Calon yang Diusung di Pilkada Serentak 2024
• ·Jakarta Akan Bangun Stadion Kelas Dunia di Tanjung Priok
• ·Monas Siapkan Diri Hadapi Aksi Damai 212
• ·Polda Jabar akan Limpahkan Berkas Tersangka Pembunuhan Vina Cirebon 'Pegi Setiawan' ke Kejati Besok
• ·Harga Emas Kembali Anjlok, Investor Tunggu Data Ekonomi Terbaru AS